BI Dorong Kepri Seriusi Bisnis Pariwisata dan Maritim

BI Dorong Kepri Seriusi Bisnis Pariwisata dan Maritim

BI Dorong Kepri Seriusi Bisnis Pariwisata dan Maritim

batampos.co.id – Bank Indonesia perwakilan Kepulaun Riau mencatat Perekonomian Kepri sejak 2013 masih berada dalam tren perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kepri rata-rata per tahun tumbuh diatas 7% (year on year). Pada 2015, lalu hanya mampu tumbuh sebesar 6,02% (yoy).
“Hingga triwulan I 2016, pertumbuhan ekonomi Kepri bahkan mencatatkan pertumbuhan terendah sebesar 4,58% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung mengalami perlambatan sejak triwulan I 2012,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka dalam sambutannya pada ajang Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (FKEKR) Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I 2016, Rabu (1/6).

FKEKR merupakan kegiatan tiga bulanan Bank Indonesia. Acara ini mengundang segenap stake holder yang ada di Kepri.

Melihat fernomena ini utuk FKEKR kali ini BI mengambil tema Mendorong Industri Maritim dan Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Kepri.

BI melihat industri pariwisata dan kemaritiman bisa menjadi penyangga dari kelesuan ekonomi yang ada.

Anggota DPR RI asal Kepri, Asman Abnur, mengatakan inilah momentum untuk mengembangkan pariwisata.

“Pariwisata ini tidak ada itilah tawar menawar. Eropa kenapa selamat ekonominya, karena bidang pariwisatanya hebat. China juga industrinya sedang turun. Yang menyelamatkan, pariwisatanya,” ungkap Asman.

Asman mengaku belum bangga Batam disebut sebagai pintu masuk terbesar ketiga di Indonesia. Alasannya, wisatawan ke Batam dan Kepri, masih short time. Belum bisa seperti Bali yang orang bisa berlama-lama untuk memanjakan badan.

Asman sendiri saat ini telah mendirikan sebuah sekolah pariwisata. “Tak mungkin pariwisata berjalan sementara tak ada SDM yang handal,” ucapnya soal latar belakang mendirikan Politeknik pariwisata.

Pria yang pernah menjadi Wakil Walikota Batam ini mengisahkan pengelamannya membuka resto nasi padang di Singapura. Ia gagal. “Saya tahu masalahnya, saya cari se Indonesia tukang masak masakan padang yang bersertifikat tapi tak ada, makanya chef kita harus punya sertifikat.”

Asman yakin, industri pariwisata akan memiliki efek domino yang dahsyat.

Pembicara lain, Rokhmin Dahuri, menyoroti potensi maritim yang dimiliki Kepri. Ekonomi maritim menurutnya ialah industri yang berada di laut itu sendiri plus industri bukan di laut akan tetapi menggunakan bahan baku dari laut. Seperti industri pengolah rumput laut.

Rokhmin, sang mantan menteri pada kabinet Gus Dur dan Megawati ini, mendorong untuk mengolah hasil laut, tidak sebatas ikan segar semata. Ia meyakini industri bisa berdampingan dengan industri pariwisata.

Diskusi ini berjalan menarik, diikuti oleh kalangan akademisi maupun kalangan bisnis wisata. Sedikit pertanyaan yang muncul tetapi pernyataan berupa saran dan masukan ramai diungkap peserta. Forum ini sendiri memang salah satunya bertujuan untuk merangkum masukan dari stake holder yang ada. (ptt)

Sumber Berita dan Gambar;
http://batampos.co.id/2016/06/01/bi-dorong-kepri-seriusi-bisnis-pariwisata-dan-maritim/

Dubes Aussie Sanggupi Bawa Investor Masuk Batam

Dubes Aussie Sanggupi Bawa Investor Masuk Batam

Dubes Aussie Sanggupi Bawa Investor Masuk Batam

INILAHCOM, Batam - Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson janji ajak investor dari negaranya investasi di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

"Saya jadi bersemangat untuk mengajak investor Australia melakukan bisnis di sini," kata Paul Grigson usai bertemu Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (20/4/2016).

Dubes Australia Paul Grigson sengaja melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk melihat potensi investasi di kota itu, sekaligus memastikan status hukum dan perlindungan terhadap PMA.

Dan setelah mendapatkan penjelasan, ia menyimpulkan berinvestasi di Batam lebih mudah dibandingkan daerah lain. "Melakukan bisnis di sini lebih mudah dibanding daerah lain," kata dia.

Hingga saat ini, baru satu perusahaan Australia yang beroperasi di Batam, yaitu Austin Engineering yang bergerak di bidang pertanbangan. Dan perusahaan diklaim cukup sukses.

Dari pengalaman itu, Paul berharap lebih banyak lagi perusahaan Australia yang menanamkan modal di Batam. "Saya berhasrat untuk melihat lebih banyak lagi perusahaan Australia di Batam," kata Paul. [tar]

Sumber berita:
http://m.inilah.com/news/detail/2289726/dubes-aussie-sanggupi-bawa-investor-masuk-batam
Sumber gambar:
https://www.agriinvestor.com/wp-content/uploads/sites/10/2015/01/Agri-australia-website-banner.jpg

Kapal Cina Masuk Natuna, Yusril: Masalah Serius

Kapal Cina Masuk Natuna, Yusril: Masalah Serius

Kapal Cina Masuk Natuna, Yusril: Masalah Serius

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menanggapi masuknya kapal asing dari Cina Kway Fey 10078, yang memasuki perairan di Kepulauan Natuna. Menurut Yusril, hal tersebut harus diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia, karena merupakan salah satu ambisi Cina untuk membangun armada militer yang kuat.

Yusril jug mengaitkan penetrasi Cina itu dengan banyaknya pekerja buruh Cina yang bekerja di Indonesia seiring banyaknya investasi negara itu. Masalah ini sangat serius karena membawa dampak politik yang besar terhadap negara Indonesia.

"Jadi sebaiknya insiden itu harus membuat pemerintah berpikir ulang tentang hubungannya dengan Cina. Dan juga dominasi Cina yang semakin menguat. Tidak hanya di ekonomi tapi juga secara penetrasi politik wilayah, dan itu dampaknya besar terhadap Indonesia" kata Yusril Ihza Mahendra di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Maret 2016.

Sumber berita dan gambar:
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/27/090757126/kapal-cina-masuk-natuna-yusril-masalah-serius

Bangkitkan Ekonomi Lingga, Pemkab Gandeng Coco-man dan Pahlawan Sabut

Bangkitkan Ekonomi Lingga, Pemkab Gandeng Coco-man dan Pahlawan Sabut

Bangkitkan Ekonomi Lingga, Pemkab Gandeng Coco-man dan Pahlawan Sabut

Bangkitkan Ekonomi Lingga, Pemkab Gandeng Coco-man dan Pahlawan Sabut

KBRN, Tanjungpinang: Sejak sepuluh tahun terakhir derap pembangunan di kabupaten Lingga dinilai banyak pihak tidak sekencang 6 kabupaten/kota lainnya di provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Oleh karena itu Lingga dibawah kepemimpinan Bupati Alias Wello dan Wakil Bupati M. Nizar bertekad membangkitkan perekonomian masyarakat di kabupaten yang berjuluk bunda tanah melayu ini.

Untuk mewujudkan niatnya tersebut Bupati Alias Wello menggandeng pakar IPB, Prof. Wisnu Gardjito penemu 1.600 formula produk turunan buah kelapa dan Pahlawan untuk Indonesia bidang inovasi teknologi, Ady Indra Pawennari. Keduanya merupakan sosok yang telah membuktikan kesuksesan inovasi dari bahan dasar buah kelapa.

“Sejarah kita ada, alam kita ada, laut kita luar biasa, terumbu karang kita luar biasa. Itu kan semua punya nilai jual yang tinggi. Saya yakin pasti Lingga akan bangkit secara ekonomi dan apa semuanya,” ungkap Wello dengan dialek melayu Lingga yang cukup kental, usai dilantik di Tanjungpinang, Rabu (17/02/2016).

Dari bahan baku buah kelapa yang cukup melimpah di Lingga akan diproduksi berbagai macam produk turunan buah kelapa seperti sabun, sampoo, body lotion, syirup, minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO) hingga perabot rumah tangga, bahan bakar mesin dari olahan air kelapa dan ratusan jenis produk lainnya.

Selain itu pemkab Lingga juga mulai Maret nanti akan menyulap ribuan hektar lahan tidur menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang produktif guna menghidupkan agro bisnis di wilayahnya yang terbilang subur. Perihal niatnya ini, Bupati Lingga sudah memiliki kesepakatan dengan inovator teknologi serbuk sabut kelapa Ady Indra Pawennari, yang juga pengusaha sukses dibidang industri sabut kelapa dari Tanjungpinang.

Senada dengan Bupati Lingga, Prof. Wisnu Gardjito mengatakan, sudah saatnya daerah tidak bergantung pada APBD lagi, namun bagaimana dengan APBD yang dimiliki dapat menghasilkan pemasukan yang berlipat-lipat. Caranya tidak perlu mengundang investor dari luar negeri, melainkan cukup pemda menggandeng investor lokal yang memahami persoalan dan membawa solusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

"Saya datang ke Kepri bukan ingin makan APBD, karena hidup saya sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Tapi saya kesini ingin mengajak kita semua bangkit dengan modal yang kita miliki sendiri. Di kepala saya ini ada 1600 formula. Saya ingin semuanya dipakai oleh rakyat Indonesia sebagai produsen buah kelapa terbesar di dunia," papar Gardjito.

Salah satunya yang bisa dikembangkan di Lingga adalah industri berbasis buah kelapa. Gardjito yang di dunia keilmuan dijuluki manusia kelapa atau Coco-man itu menjamin dalam waktu 6 bulan kabupaten Lingga akan bangkit, jika seluruh masyarakat yang didukung oleh pemda berikut DPRD-nya menjalankan Industri kerakyatan tersebut.(gus)
Sumber berita:
http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/249460/ekonomi/bangkitkan_ekonomi_lingga_pemkab_gandeng_cocoman_dan_pahlawan_sabut.html
Sumber Gambar:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEife_1ZZjzikXaIo6vPcBeYylN4g-bAwPEVdXbAWEpfIDqZVdUrzBJLT_UCqho-2T6966iJpFE2fd_l-1epifyj_6tdDUC1UbH7c5_lcdhifrEdWJxrMOZ1IV7rnFR6f4rzP4qBoznyFAU/s320/kelapa+yang+sudah+jatuh+daripohonnya-1.JPG

Rencana Bentuk Dewan Kawasan PBPB Batam

Rencana Bentuk Dewan Kawasan PBPB Batam

Rencana Bentuk Dewan Kawasan PBPB Batam

Sebelum mengubah Status Batam menjadi KEK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam pada tanggal 29 Februari 2016. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan Dewan Kawasan PBPB Batam diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun anggota Dewan Kawasa‎n PBPB Batam antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Ketentuan itu sekaligus mencabut Keppres Nomor 18 Tahun 2013 mengenai pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

"Oleh sebab itu, penyelesaian dengan pola business as usual tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di kawasan regional," tutur Menko Darmin.

Dewan Emban Misi Tarik Investor

Menko Darmin Nasution memimpin langsung Dewan Kawasan Batam. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dewan kawasan memiliki tugas untuk membenahi, mengatur serta membuat Batam lebih menarik bagi investor.

"Dewan kawasan yang akan membenahi mengatur dan juga membuat Batam lebih menarik bagi investor. Hal-hal secara prinsip selama ini menjadi keluhan investor akan dilakukan pembenahan," jelas dia.

Melalui dewan kawasan akan membentuk badan pengusahaan yang bertugas menjalankan fungsi operasional Batam. Badan pengusahaan tersebut juga bertugas menjalankan audit terhadap BP Batam.

"Dewan kawasan ini akan membentuk badan pengusahaan supaya di lapangan mereka bisa secara oprasional melakukan pembenahan itu. Tentunya dewan kawasan akan melakukan audit BP Batam yang selama ini ada. Kita minta untuk karena pembenahan sampai dengan proses transisi tidak mengambil kebijakan apapun yang akan merugikan siapapun," jelasnya.

Dia mengatakan, bagi dunia usaha tetap mendapatkan keistimewaan. Pihaknya menegaskan adanya dewan kawasan untuk membuat investasi lebih menarik.

"Namanya dewan kawasan, dewan kawasan diatur undang-undang, sebenarnya mengembalikan roh utama untuk mengatur dewan kawasan. Dalam kawasan itu ada bagian free trade zone (FTZ) diatur lebih lanjut. ‎Secara teknis akan dilakukan badan pengusaha," tandas dia.
Sumber berita dan gambar:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2458485/transformasi-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus

Investor Batam Pindah ke Negara Lain

Investor Batam Pindah ke Negara Lain

Investor Batam Pindah ke Negara Lain

Sebanyak 30 persen dari ratusan perusahaan di Batam berencana memindahkan pabriknya ke negara lain karena kondisi yang terjadi di Batam. Negara tujuan kepindahan perusahaan tersebut antara lain, Malaysia dan Vietnam.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto membenarkan hal ini. "Yang jelas faktanya 30 persen dari total ratusan pabrik di Batam punya keinginan keluar. Kebanyakan adalah pabrik otomotif, elektronik, dan lainnya. Kemarin saja sudah banyak yang pindah," kata Nuryanto. 

Dia mengatakan, perusahaan atau pabrik tersebut berniat pindah karena berbagai alasan. Mulai dari tidak kompetitif, dualisme kewenangan, ketidakpastian berusaha sampai demo buruh yang marak terjadi di Batam.

"Mereka merasa tidak kompetitif lagi, karena ada negara lain yang lebih baik manajemen, seperti di Malaysia dan Vietnam. Yang paling mempengaruhi memang demo buruh, orang mau dapatkan lebih baik dengan cara seperti itu," dia menjelaskan.

Dia menuturkan, perusahaan tersebut berniat pindah ke negara seperti Vietnam dan Malaysia karena dinilai lebih menjanjikan kemudahan dan kepastian berusaha.

Namun dia mengaku tidak mengetahui seberapa banyak pekerja yang akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika perusahaan di Batam tersebut jadi memindahkan usahanya.

"Belum tahu berapa karyawannya. Tapi dari berbagai diskusi, sebanyak 30 persen dari pabrik mau pindah. Itu niat mereka," tegasnya.

Ubah Status Batam jadi KEK

Kondisi tersebut kemudian membuat pemerintah pusat harus turun tangan.  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengubah status Batam dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, langkah tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan RI dibanding negara lain. "Kami ingin penyelesaian yang tuntas soal Batam. Banyak negara belajar dari Batam mereka berhasil tapi Batam malah ketinggalan," kata Darmin, Senin (14/3/2016).

Ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah memutuskan untuk membentuk Dewan Kawasan Batam guna memperbaiki tata kelola kota ini. Dewan kawasan tersebut ‎dikepalai langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan beranggotakan perwakilan dari 11 lembaga.

Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi pengembangan kawasan Batam. Langkah tersebut merupakan transformasi Batam yang akan diubah menjadi KEK.

Darmin mengatakan bahwa Batam akan mengarah kawasan investasi. Meski begitu pemerintah juga mempertimbangkan adanya kawasan pemukiman di sana.

"Di kawasan pemukiman tidak akan mengubah atau mengurangi fasilitas yang sudah ada, baik fasilitas kepada investasi maupun fasilitas kepada penduduk. Cuma kita ingin daerah pemukiman tidak masuk lebih luas ke kawasan investasi," tandas dia.

Sumber berita dan gambar:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2458485/transformasi-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus

Transformasi Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Transformasi Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Transformasi Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Batam, telah lama digadang-gadang sebagai lokasi menjanjikan bagi investasi di Tanah Air. Lokasinya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga Singapura, yang selama ini menjadi pintu ke pasar dunia, diharapkan ikut membuat wilayah ini berkembang. Itu sebabnya, pemerintah menetapkan Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) beberapa tahun lalu.

Sayang, kini iklim investasi di kota tersebut dinilai mulai kurang menjanjikan. Ini seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamindo, Tjaw Hioeng membenarkan masih adanya dualisme kewenangan perizinan antara BP Batam dan Pemko Batam, saat dihubungi Liputan6.com, beberapa waktu lalu.

Pemerintah pusat, memberikan wewenang BP Batam dalam hal perizinan pusat. Sementara Pemkot Batam berwenang mengeluarkan izin daerah meskipun proses perizinan ada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Kewenangan BP Batam seperti menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), angka pengenal impor dari Kementerian Perdagangan dan izin dari Kementerian lain. Sedangkan Pemkot Batam menangani izin daerah, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), domisili, tanda daftar perusahaan dan izin-izin lingkungan," ujar Tjaw.

Tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang diberikan kepada BP Batam dan Pemko Batam inilah, yang diakui sangat membingungkan investor. Alhasil, dikabarkan ada investor yang kemudian memindahkan usahanya ke negara lain. Apalagi, aksi demo buruh di Batam oleh investor dinilai terlalu banyak.

Sumber berita dan gambar:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2458485/transformasi-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus